https://kabarpetang.com/ Di tengah gelombang digital yang membanjiri lini masa, satu kalimat terus bergema: “Bubarkan DPR!”. Tanggal 25 Agustus mendekat dengan atmosfer politik yang kian tegang, dipicu oleh ketidakpuasan publik terhadap lembaga legislatif yang dianggap tidak lagi mencerminkan suara rakyat.
Namun di balik euforia dan kemarahan itu, tersimpan dilema yang lebih dalam: apakah solusi terbaik adalah membubarkan lembaga perwakilan, atau membenahi sistem yang menopangnya?
Rakyat di Persimpangan
Demo adalah bagian sah dari demokrasi. Ia bukan sekadar ajang protes, melainkan ekspresi kolektif dari rasa kehilangan: kehilangan kepercayaan, kehilangan harapan, bahkan kehilangan suara. Ketika rakyat turun ke jalan, itu berarti mereka merasa tak lagi punya tempat dalam sistem yang semestinya menaungi mereka.
Tanggal 25 Agustus menjadi simbol. Tapi simbol dari apa?
- Simbol dari kejenuhan terhadap parlemen yang dipersepsi sibuk mengurus kepentingan sendiri?
- Simbol dari ketidakseimbangan antara kehidupan rakyat dan gaya hidup elite?
- Atau simbol dari fase baru demokrasi: fase ketidakpercayaan?
Maka muncul pertanyaan tajam: Jika DPR tidak lagi dipercaya, apakah perlu dibubarkan? Atau justru diperjuangkan agar kembali pada fungsinya?
Memahami Seruan “Bubarkan DPR”
Seruan untuk membubarkan DPR bukan hal yang baru. Tapi yang membuatnya kuat kali ini adalah konteks sosial dan ekonomi yang mendasarinya. Rakyat melihat celah besar antara penderitaan sehari-hari dan kenyamanan parlemen. Ketika wacana tunjangan fantastis muncul di tengah ekonomi yang stagnan, luka publik pun menganga.
Namun membubarkan DPR bukan perkara teknis. Ini adalah pertanyaan besar tentang arah bangsa. Kita bukan hanya bertanya soal lembaga, tapi tentang makna demokrasi itu sendiri.
Jika DPR dibubarkan, apa penggantinya? Bagaimana mekanisme check and balance dijaga? Siapa yang akan menulis undang-undang? Tanpa DPR, apakah kita menuju otoritarianisme terselubung, atau demokrasi baru yang lebih partisipatif?
Seruan “bubarkan” adalah teriakan, bukan solusi. Tapi ia penting, karena di dalamnya ada suara yang selama ini tak didengar.
DPR: Representasi atau Simulasi?
Kita perlu jujur: banyak dari kita tidak lagi melihat DPR sebagai representasi rakyat. Yang kita lihat adalah:
- Debat kosong di ruang sidang,
- Legislasi yang terburu-buru,
- Kebijakan yang menyakiti rakyat kecil,
- Dan politisi yang lebih sibuk berkampanye ketimbang bekerja.
Dalam sistem demokrasi ideal, DPR adalah ruang deliberasi. Tapi dalam praktik, ia sering menjadi simulasi representasi: seolah-olah mewakili, padahal tidak.
Maka ketika rakyat berseru untuk membubarkan DPR, mereka sedang menolak ilusi ini. Mereka tidak menolak demokrasi. Mereka menolak kedustaan atas nama demokrasi.
Benahi: Jalan Panjang Tapi Perlu
Sebagian kalangan, termasuk akademisi dan aktivis sipil, menyarankan jalan tengah: benahi, bukan bubarkan. Ini bukan kompromi, tapi cara untuk menjaga struktur demokrasi sambil memperbaikinya.
Membenahi DPR artinya:
- Menguatkan mekanisme akuntabilitas,
- Mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran,
- Membuka ruang partisipasi publik yang nyata,
- Meninjau ulang sistem pemilihan dan rekrutmen partai,
- Mendorong rotasi kader dan penyegaran kultur politik.
Ini jalan yang tidak populer, karena memakan waktu dan tidak instan. Tapi ia lebih berkelanjutan. Perubahan besar seringkali lahir dari perbaikan kecil yang konsisten, bukan dari pembongkaran yang impulsif.
Narasi Populis vs Realitas Struktural
“Bubarkan DPR!” adalah narasi populis yang mudah dicerna dan viral. Tapi politik tidak bisa hanya mengandalkan slogan. Ia perlu realitas struktural untuk bertahan.
Dalam sistem republik, lembaga perwakilan adalah pilar penting. Masalahnya bukan pada keberadaan DPR, tapi pada bagaimana ia berfungsi. Jika akar masalah adalah kultur kekuasaan yang tertutup dan elitis, maka yang harus dibongkar adalah sistem dan mentalitas, bukan hanya institusinya.
Membubarkan DPR tanpa merombak sistem politik hanya akan melahirkan DPR baru dengan wajah yang sama.
Apakah Demokrasi Masih Layak Dipertahankan?
Pertanyaan besar muncul dari sini: Jika demokrasi gagal melindungi dan mendengarkan rakyat, apakah ia masih layak dipertahankan?
Jawabannya bukan pada bentuk sistem, tapi pada kualitasnya. Demokrasi bukan sekadar pemilu. Ia hidup ketika:
- Rakyat didengar,
- Wakil bertanggung jawab,
- Keadilan ditegakkan.
Jika ketiganya hilang, demokrasi hanya tinggal kulit. Maka tugas kita bukan sekadar menyelamatkan bentuknya, tapi menghidupkan isinya.
Demo 25 Agustus bisa menjadi momen introspeksi nasional. Bukan soal apakah kita ingin menggulingkan lembaga, tapi apakah kita siap membangun ulang kepercayaan.
25 Agustus: Titik Balik atau Titik Jenuh?
Demo ini bisa menjadi titik balik jika:
- Rakyat menyalurkan tuntutan secara tertib, substansial, dan terarah.
- Pemerintah dan DPR membuka ruang dialog, bukan mengunci pintu dan pasang tameng.
- Media menjaga objektivitas dan tidak menumpulkan isu menjadi drama rating.
Namun, demo ini bisa menjadi titik jenuh jika:
- Aksi hanya jadi ajang ekspresi tanpa tindak lanjut,
- Kekuasaan hanya pura-pura mendengar lalu melanjutkan rutinitasnya,
- Rakyat kembali apatis karena merasa tak ada yang berubah.
Seperti kata filsuf Prancis Albert Camus, “Pemberontakan bukan hanya penolakan terhadap penindasan, tapi juga pengakuan terhadap nilai kehidupan.”
Demo bukan sekadar marah. Ia harus menjadi jalan menuju perbaikan.
Kesimpulan: Antara Meruntuhkan dan Membangun
Kita sedang berdiri di antara dua jalan: membubarkan atau membenahi. Keduanya punya risiko. Keduanya juga punya potensi. Yang penting adalah kesadaran kolektif untuk tidak terjebak dalam siklus kemarahan tanpa arah.
Demokrasi kita sedang diuji, bukan dalam pemilu, tapi dalam cara kita merespons krisis kepercayaan ini.
Jika kita ingin perubahan, maka perubahan harus dimulai bukan hanya dari mereka yang di atas panggung, tapi juga dari kita yang memilih untuk tidak lagi sekadar jadi penonton.
Baca juga https://angginews.com/
